JAKARTA – Sistem layanan kondisi tubuh di satu dekade era pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengalami metamorfosis yang digunakan pesat, khususnya pasca-Pandemi Covid-19. eksekutif terus belajar kemudian melakukan pembenahan sistem kondisi tubuh nasional sehingga bukan lagi bingung menghadapi gempuran pandemi pada masa depan.
Pembenahan layanan kondisi tubuh telah lama ada pada awal pemerintahan Jokowi, salah satunya melalui kegiatan Keamanan Kesejahteraan Nasional (JKN) sebagai mandatory dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Keamanan Sosial Nasional (SJSN). Sementara, Kartu Indonesia Baik (KIS) merupakan bagian dari kegiatan JKN, diperuntukkan khusus bagi publik tidaklah mampu yang tersebut iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
KIS yang digunakan diperkenalkan pada 3 November 2014 merupakan wujud inisiatif Indonesia Baik di tempat bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek ini bertujuan menjamin kemudian melakukan konfirmasi warga kurang mampu untuk mendapat faedah pelayanan kemampuan fisik seperti yang mana dilaksanakan melalui Garansi Aspek Kesehatan Nasional (JKN) yang digunakan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Selain itu, ada perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) termasuk Penyandang Permasalahan Keseimbangan Sosial (PMKS) kemudian Bayi Baru Lahir. Selanjutnya, memberikan tambahan faedah sebagai layanan preventif, promotif, dan juga deteksi dini dilaksanakan lebih tinggi intensif serta terintegrasi.
Tenaga kemampuan fisik melakukan penanganan lanjutan pada bayi baru lahir di dalam Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUP dr. Tajuddin Chalid, Makassar, hari terakhir pekan (9/7/2021). Bagi ibu yang dimaksud terdaftar di partisipan JKN KIS/BPJS Aspek Kesehatan tidaklah akan dikenakan biaya persalinan. Bayi yang digunakan baru lahir akan terdaftar secara otomatis sebagai kontestan BPJS Kesehatan. Biaya penanganan lanjutan pada bayi pun gratis. Foto/Dok SINDOnews
Kehadiran JKN-KIS pada awal pemerintahan Jokowi tahun 2014 menyebabkan angin segar bagi pelayanan kebugaran pada seluruh lapisan penduduk hingga ke pelosok Tanah Air. JKN-KIS juga menjadi titik sentral dari pelayanan kondisi tubuh agar memverifikasi seluruh warga Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan, yang digunakan lebih banyak mengutamakan pada pencegahan daripada pengobatan. Apalagi, publik membutuhkan jaminan kemampuan fisik sejak dini dikarenakan tiada tahu kapan akan mengalami sakit.
Dari data Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Kesejahteraan sebagai badan pelaksana JKN-KIS, per 1 September 2024 jumlah keseluruhan kepesertaan JKN telah dilakukan mencapai 98,67% atau 277.000.312 jiwa. Sementara, data distribusi KIS per Desember 2023 sebanyak 115.032.415 jiwa. Angka cakupan jaminan kemampuan fisik ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 100 persen. Artinya, seluruh penduduk Indonesia akan mendapat jaminan kesehatan.
Selain itu, ketika ini BPJS Bidang Kesehatan juga sudah pernah bekerja mirip dengan 23.295 Fasilitas Aspek Kesehatan Taraf Pertama (FKTP) kemudian 3.140 Fasilitas Kesejahteraan Rujukan Derajat Lanjutan (FKRTL) pada seluruh Indonesia. Dengan begitu, rakyat akan semakin mudah untuk mengakses layanan kesehatan.
