JAKARTA – Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama ( Kemenag ) terus melakukan berbagai terobosan lalu pengembangan pelayanan keagamaan di tempat Candi Borobudur. Langkah itu merupakan langkah lanjut dari arahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di upaya mengupayakan inisiatif pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Diawali dari kebijakan pemerintah terkait Rencana Destinasi Wisata Super Hal yang Diutamakan (DPSP), lalu ditandatanganinya Nota Kesepahaman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, kemudian Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Buddha Indonesia serta Bumi 2022.
Ditjen Bimas Buddha secara masif terus melakukan kegiatan keagamaan dan juga mengiklankan Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, lalu Candi Sewu, sebagai Wisata Religi Umat Buddha Indonesia juga dunia.
“Setelah terbitnya nota Kesepahaman yang tersebut ditandatangani lima menteri juga dua Gubernur, Ditjen Bimas Buddha secara masif terus melalukan koordinasi dengan stakeholders di upaya melayani umat Buddha pada melaksanakan kegiatan keagamaan,” jelas Dirjen Bimas Buddha Kemenag Supriyadi di dalam Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Menurut Supriyadi, selama kurang lebih besar tiga tahun ini, umat Buddha terus melakukan berbagai kegiatan keagamaan di area Candi Borobudur seperti peringatan keras detik-detik Waisak, Kathina, Magha Puja, Asadha Chanting, Pabajja Samanera kemudian kegiatan Kepemudaan Yobbana Dhamma Samaya yang berskala Internasional.
Ditjen Bimas Buddha juga memacu juga terus melakukan sinergitas dengan warga khususnya di hal Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) dan juga Badan Usaha milik desa (BUMdes) untuk saling membantu di pelaksanaan kegiatan keagamaan serta kegiatan lainnya seperti yang tersebut dijalankan ketika acara Yobbana Dhamma Samaya Agustus 2024.
“Dalam melakukan pelayanan di tempat Candi Borobudur, kami dari Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama, tidaklah terlepas dukungan dari semua pihak yang tersebut saling membantu, untuk itu dukungan juga kerja sama, agar acara pemerintah terkait Destinasi Peluang Usaha Pariwisata Super Keutamaan (DPSP) dapat terlaksana dengan baik juga terus berkelanjutan pada pemerintahan berikutnya,” harap Supriyadi.
