JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah terjadi memanggil banyak tokoh yang dimaksud akan menduduki kedudukan menteri serta duta menteri dan juga kepala badan di dalam kabinet pemerintahan yang digunakan akan dipimpinnya. Pemanggilan itu dijalankan Prabowo di tempat kediamannya di tempat Kertanegara, DKI Jakarta Selatan pada Senin-Selasa 14-15 Oktober 2024.
Sejumlah tokoh yang tersebut datang memenuhi panggilan Prabowo ke Kertanegara dalam antaranya masih merupakan muka-muka lama atau yang dimaksud pada waktu ini menjabat di area kebinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin salah satunya menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani mengaku diminta Prabowo untuk membantu pemerintahannya dengan sikap yang dimaksud masih serupa yakni sebagai Menteri Keuangan. “Pada ketika pembentukan kabinet beliau (Prabowo Subianto) memohon saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali,” kata Sri Mulyani seusai bertemu Prabowo di tempat kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.
Sri Mulyani juga mengkritik rencana perombakan kementerian yang tersebut akan dipecah dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang selama ini justru digembar-gemborkan Prabowo di beberapa kesempatan khususnya pada waktu masa kampanye. “Enggak ada (Kemenkeu dipisah),” katanya.
Janji Prabowo yang digunakan akan membentuk Badan Penerimaan Negara sejatinya merupakan langkah yang tersebut tiada main-main juga serius, bahkan Hal yang dimaksud telah masuk di ASTA Cita visi misi Prabowo-Gibran. Berasal dari Bea Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), badan yang disebutkan nantinya bertugas untuk meningkatkan rasio pajak.
Cita-cita yang dimaksud tentu diapresiasi lalu disambut suka cita sejumlah pihak pada sedang harapan menggenjot pendapatan negara.
Pengamat Sektor Bisnis lalu Kebijakan Publik Yanuar Rizky mengatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai positif untuk keuangan negara ke depannya. Menurutnya, pembentukan badan yang dimaksud dapat berperan pada fokus mendongkrak pendapatan negara.
Yanuar menuturkan dari sisi objektivitas, tujuan pembentukan BPN yang disebutkan sangat bagus. Selain itu, pembentukan BPN juga akan menghurangi tugas kemudian fungsi dari seseorang Menteri Keuangan yang pada waktu ini terlalu luas.
