DKI Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risyapudin Nursin mengutarakan bahwa di kurun waktu 10 tahun terakhir, pihaknya telah dilakukan mengembangkan infrastruktur transportasi darat yang digunakan terintegrasi demi membantu aksesibilitas masyarakat.
"Dalam satu dekade terakhir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sudah mengembangkan bermacam infrastruktur baik fisik maupun non fisik, guna menciptakan lingkungan transportasi darat yang dimaksud selamat dan juga terintegrasi," kata Risyapudin pada penjelasan ke Jakarta, Minggu.
Ia memaparkan selama 10 tahun terakhir, Ditjen Perhubungan Darat telah terjadi memulai pembangunan enam terminal tipe A baru kemudian juga merehabilitasi/merevitalisasi 53 terminal tipe A eksisting di berubah-ubah tempat di dalam Indonesia.
Selain untuk naik dan juga turun penumpang, terminal itu dibuat untuk memberikan jaminan keamanan serta keselamatan terhadap warga juga menjamin kelaikan kendaraan bus.
"Juga kesiapan para pengemudi angkutan bus dengan cara melakukan kegiatan ramp check pada setiap bus serta pemeriksaan kebugaran bagi para pengemudi,” ujarnya.
Selain angkutan orang, Ditjen Perhubungan Darat juga mengembangkan tujuh terminal barang internasional ke beberapa perbatasan Indonesia.
Hal itu merupakan wujud hadirnya pemerintah di memudahkan arus ekspor impor kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat ke tempat 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, serta perbatasan) dengan kemudahan logistik.
Lebih lanjut, ia menerangkan untuk mengupayakan integrasi antar moda, telah dilakukan dibangun sarana pendukung serta integrasi antarmoda (FASPIM) berbentuk tiga trotoar, 30 lajur sepeda gowes lalu 95 halte di dalam beberapa kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).
Tidak hanya sekali itu, pihaknya juga mengembangkan simpul transportasi sungai, danau serta penyeberangan, dengan merancang 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai juga 16 pelabuhan danau.
Menurutnya, pengerjaan itu memunculkan dampak baik yang tersebut signifikan bagi peningkatan perekonomian, pariwisata juga aksesibilitas bagi rakyat pada wilayah kepulauan maupun 3TP.
"Juga berkat sinergisitas antara Ditjen Perhubungan Darat dengan operator maupun BUMN (ASDP) di memberikan pelayanan penyeberangan yang digunakan optimal, khususnya pada masa mudik Lebaran serta Natal-Tahun Baru," sambungnya.
Dalam meningkatkan mobilitas di wilayah 3TP, Ditjen Perhubungan darat menyelenggarakan inisiatif subsidi angkutan perintis, yang dialokasikan pada subsidi angkutan jalan perintis, subsidi angkutan penyeberangan perintis, juga subsidi angkutan barang perintis dalam berubah-ubah pelosok Indonesia.
“Program keperintisan menjangkau wilayah 3TP sehingga meningkatkan aksesibilitas distribusi penduduk maupun barang, menstimulasi perkembangan ekonomi, merawat stabilitas harga jual substansi pokok juga sebagai penghubung Tol laut juga jembatan udara," jelasnya.
Untuk konektivitas antar negara sudah hadir inisiatif angkutan lintas batas negara (ALBN) pada memberikan pelayanan bus yang tersebut menyeberangi perbatasan antar dua negara.
Terdapat dua trayek bus ALBN di dalam Nusantara yaitu Pontianak-Kuching (Malaysia)-Brunei Darussalam dan juga Kupang-Dili (Timor Leste).
Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan perkotaan, Ditjen Perhubungan Darat hadir melalui modernisasi pelayanan angkutan umum perkotaan dengan skema buy the service (BTS) yang dimaksud hingga sekarang ini diselenggarakan ke 11 Kota.
Ia menerangkan, skema BTS diberikan dengan subsidi pembelian layanan dengan kontrak 3-5 tahun sebagai stimulus dari Kementerian Perhubungan.
"Dengan harapan setelahnya kontrak selesai dapat direalisasikan handover oleh pemerintah wilayah kemudian telah ada 5 pemerintah wilayah yang tersebut berhasil melanjutkan inisiatif ini," imbuhnya.
Dalam digitalisasi layanan transportasi darat, sudah diciptakan superapp Mitra Darat yang akan menggabungkan semua layanan transportasi darat pada satu perangkat lunak lalu terintegrasi pada operator bus juga kapal penyeberangan.
“Aplikasi ini juga akan digunakan sebagai aplikasi mobile pengawasan terhadap pelanggaran administrasi kendaraan sehingga ke depan tercipta pelayanan yang dimaksud berkeselamatan lalu transparan," kata Risyapudin.
Artikel ini disadur dari Kemenhub kembangkan infrastruktur transportasi darat terintegrasi
