AMPHURI Ajukan Gagasan Kementerian Haji serta Umrah ke Prabowo: Memberi Manfaat Perekonomian

Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji lalu Umrah Republik Negara Indonesia (AMPHURI) mengirimkan proposal yang dimaksud berisi konsep pembentukan Kementerian Haji serta Umrah terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto.

“AMPHURI mengapresiasi jikalau pemerintahan yang digunakan akan datang dalam bawah Prabowo Subianto ini betul-betul bisa saja merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji juga Umrah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI H. Firman M. Nur di keterangannya ke Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Firman masuk akal pembentukan kementerian itu menimbulkan pemerintah Nusantara miliki lembaga yang mana fokus mengomunikasikan lalu berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi mengurusi haji dan juga umrah.

Dia mengutarakan pembentukan Kementerian Haji dan juga Umrah dapat menjadikan kedudukan pejabat yang mengurusi haji juga umrah di Indonesia setara dengan Arab Saudi. Arab Saudi memiliki Kementerian Haji serta Umrah sejak 1956.

“Kalau kita punya Menteri Haji lalu Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji lalu Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara bermetamorfosis menjadi enak,” tutur Firman.

Menurut dia, pembentukan Kementerian Haji juga Umrah dapat memberi faedah besar dari sisi sektor ekonomi untuk Indonesia. “Kami ingin juga sektor ibadah haji juga umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara dunia usaha bagi kita yang dimaksud ketika ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi,” ucapnya.

Sebelumnya, usul mengenai pembentukan Kementerian Haji serta Umrah di kabinet Prabowo disampaikan oleh banyak pihak, diantaranya dari AMPHURI. Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Zaky Zakaria Anshary, menganggap keberadaan Kementerian Haji dan juga Umrah bernilai penting untuk mengempiskan beban Kemenag yang tersebut selama ini mengurus penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah Indonesia.

“Dengan adanya Kementerian Haji kemudian Umrah, dapat mengempiskan beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat pada luar urusan haji juga umrah,” ucapannya pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Zaky menyebutkan kompleksitas penyelenggaraan haji juga umrah dibuktikan dari banyaknya pihak yang dimaksud terlibat, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Pengguna Nasional (BPKN), Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, juga pihak swasta.

“Di pihak swasta, ada perusahaan yang tersebut mempunyai izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) kemudian Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi pihak lain yang tersebut juga terlibat, seperti maskapai juga pemerintah Arab Saudi,” tutur Zaky.

Dia mengungkapkan factor lain yang dimaksud dinilai sangat penting melatarbelakangi perlunya Kementerian Haji kemudian Umrah adalah besarnya anggaran. Pada akhir September lalu, Komisi VIII DPR telah dilakukan menyetujui usulan BPKH mengenai dana kelolaan haji sebesar Mata Uang Rupiah 188,86 triliun untuk 2025.

Selanjutnya, MUI menganggap pembentukan Kementerian Haji kemudian Umrah penting…

• 1
• 2
• Selanjutnya

Artikel ini disadur dari AMPHURI Ajukan Konsep Kementerian Haji dan Umrah ke Prabowo: Memberi Manfaat Ekonomi