Studi: Hapus Facebook Bisa Tingkatkan Kesejahteraan, tapi Mengurangi Pengetahuan Politik

Jakarta – Sebuah studi yang mana dipublikasikan dalam jurnal Royal Society Open Science menemukan bahwa menonaktifkan akun sosial media Facebook dapat meningkatkan kesejahteraan, namun mengempiskan pengetahuan urusan politik para pengguna.
Studi ini diwujudkan di dalam sedang kegelisahan bahwa media sosial menyebabkan ketidakbahagiaan, menyebarkan misinformasi, dan juga memperburuk polarisasi sosial.
Penelitian ini melibatkan kontestan yang dimaksud dipilih secara acak untuk menonaktifkan akun Facebook mereka itu selama Pemilihan Presiden Prancis 2022, setelah itu membandingkan hasilnya dengan kelompok acak lain yang tetap menggunakan Facebook. Sebanyak 1.117 warga secara sukarela menonaktifkan akun mereka, sementara 1.129 khalayak lainnya masih terlibat pada sistem tersebut.
“Tim yang dimaksud (para peneliti) mensurvei para partisipan tentang suasana hati serta kesejahteraan mereka, pengetahuan politik, dan juga tingkat polarisasi kebijakan pemerintah serta sosial selama pemilihan,” tulis The Royal Society, seperti dikutipkan dari laman phys.org, Jumat, 11 Oktober 2024.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dia yang menonaktifkan akun Facebook miliki tingkat kesejahteraan sedikit lebih banyak tinggi dibandingkan mereka itu yang mana masih menggunakan platform digital tersebut.
Namun, kontestan yang dimaksud tiada bergerak di Facebook selama pemilihan presiden menunjukkan penurunan pada pengetahuan urusan politik dibandingkan kelompok yang digunakan terus menggunakan media tersebut. Mereka berubah jadi kurang mengetahui informasi terkini seputar politik, debat, serta isu-isu yang dimaksud muncul selama masa pemilu.
Meskipun kesejahteraan mengalami sedikit peningkatan, para peneliti mencatatkan data bahwa tingkat polarisasi urusan politik dan juga sosial tak berubah signifikan pada kontestan yang digunakan menonaktifkan akun mereka.
Artikel ini disadur dari Studi: Hapus Facebook Bisa Tingkatkan Kesejahteraan, tapi Mengurangi Pengetahuan Politik






