JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan segera menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pengaplikasian gas akan memangkas impor energi yang selama ini selalu membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, menyatakan gas bumi merupakan jawaban berhadapan dengan persoalan impor migas yang ketika ini masih terjadi. Ketersediaan dan juga kemungkinan cadangan energi fosil paling bersih ini dalam Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir apabila tiada dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur serta jaringan gas bumi). Ditambah lagi jikalau blok-blok migas seperti Masela bisa jadi segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah ada berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tersebut tinggi mampu disalurkan untuk penuhi keinginan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, pembangunan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang dimaksud selama ini banyak mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengempiskan impor LPG yang sejauh ini masih mendominasi keinginan komponen bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah di menyebabkan kebijakan yang pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita bukan over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua acara itu yang tersebut harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi permintaan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan meninggalkan kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi inisiatif pemerintahan ke depan yang tersebut paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang mana berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG serta impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar di upaya merancang kemandirian lalu ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang sebanding terdapat gas bumi di area di negeri yang tersebut dapat dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri cuma 600 ribu BPH. Padahal permintaan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
