KBPP Polri Dukung Nanny Hadi Tjahjanto Jadi Ketua Umum Kowani Periode 2024-2029

JAKARTA – Keluarga Besar Putra Putr i (KBPP) Polri menyatakan dukungannya terhadap Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.
Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, menyatakan dukungan yang disebutkan setelahnya bertemu kemudian melakukan berbagai diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto dalam Jakarta, Awal Minggu (14/10/2024).
Evita meyakini Nanny Hadi Tjahjanto mampu memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan juga pengamanan hak perempuan. Apalagi dukungan itu memungkinkan oleh sebab itu Nanny Hadi Tjahjanto juga adalah keluarga Polri, sebagai anak Brimob.
“Dalam AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri mengamanatkan KBPP Polri akan memberikan dukungan terhadap keluarga Polri yang sedang berkontestasi pada pemilihan di area setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi KBPP Polri menggalang beliau untuk menjadi ketua umum Kowani, kemudian itu amanat AD/ART dan juga Tri Setia,” ucap Evita.
Menurut Evita, untuk isteri mantan Panglima TNI itu, KBPP Polri telah menyampaikan berbagai masukan atau pemikiran yang bisa jadi kelak diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani mampu mengarus-utamakan acara pemberdayaan sektor ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan proteksi hak perempuan hingga penguatan kelembagaan pada mengurusi isu perempuan.
“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani dapat mengamanatkan kewajiban utama Wanita Indonesia menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Perekonomian Bangsa dijadikan common media Kowani yaitu mendekatkan perempuan ke di konstruksi ekonomi, yang dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan juga dengan harapan pemerintahan baru untuk perkembangan kegiatan ekonomi 8 persen,”kata Evita.
Evita Nursanty mengakui ada berbagai perkembangan yang mana cukup baik belakangan ini terkait isu-isu perempuan kemudian anak. Tapi harus disadari tantangan juga makin berat. Misalnya, dari sisi kualitas hidup perempuan, kita lihat fakta di tempat lapangan bilangan kematian ibu melahirkan masih tinggi dimana tahun 2023, Angka Kematian Ibu di dalam Indonesia meningkat menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dari 205 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022). Lalu lama sekolah masih rendah, terbatasnya keterampilan lalu upah kerja yang tersebut minim, perempuan di tempat legislatif masih belum mencapai kuota 30%.
Terkait pengamanan hak perempuan ditemukan persoalan hukum kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, langkah pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk dieksploitasi seksual komersial lalu kerja paksa masih tinggi, serta dalam sisi lain proteksi lalu pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan dalam sektor informal termasuk pekerja migran masih lemah.






