JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meneken aturan pemberian jaminan pemeliharaan kondisi tubuh bagi menteri negara yang telah dilakukan berakhir masa tugasnya atau purnatugas. Aturan yang disebutkan diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Garansi Pemeliharaan Aspek Kesehatan Purnatugas Menteri Negara.
Aturan yang dimaksud ditetapkan pada Selasa (15/10/2024). “Menteri negara yang digunakan sudah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan,” bunyi Pasal 1 ayat 1 aturan tersebut.
Pemeliharaan jaminan kebugaran juga diberikan terhadap Sekretaris Kabinet yang dimaksud sudah pernah selesai melaksanakan tugas kabinet. Pemastian pemeliharaan kemampuan fisik juga diberikan terhadap istri/suami yang sah kemudian tercatat pada administrasi menteri negara. Pemastian pemeliharaan kemampuan fisik dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kondisi tubuh berdasarkan kendali mutu serta kendali biaya.
“Manfaat jaminan pemeliharaan kondisi tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bentuk pelayanan kondisi tubuh promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi media berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat 2 pada aturan tersebut.
Penyelenggara jaminan pemeliharaan kemampuan fisik diadakan oleh pengurus kegiatan jaminan pemeliharaan kebugaran Ketua, Wakil Ketua, kemudian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri kemudian Pejabat tertentu.
Premi jaminan pemeliharaan kemampuan fisik dibayarkan oleh pemerintah pusat untuk pelopor jaminan pemeliharaan kondisi tubuh secara sekaligus. Pendanaan jaminan pemeliharaan kondisi tubuh bersumber dari anggaran pendapatan juga belanja negara (APBN) melalui bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara.
Jaminan pemeliharaan kemampuan fisik bukan diberikan terhadap menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tersebut telah lama memperoleh kekuatan hukum tetap.
Lalu, menteri yang digunakan mengundurkan diri sebab ditetapkan menjadi terperiksa maka faedah jaminan pemeliharaan kemampuan fisik ditunda sampai telah lama memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau mengundurkan diri akibat mendapatkan putusan pengadilan yang dimaksud sudah memperoleh kekuatan hukum masih oleh sebab itu melakukan langkah pidana.
