Ibukota – Presiden Republik Indonesia memiliki peran yang tersebut sangat penting sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, tugas serta wewenang Presiden diatur secara rinci guna menjamin kelangsungan pemerintahan yang dimaksud efektif.
Presiden sebagai kepala negara memiliki tugas juga wewenang yang dimaksud diatur di UUD 1945, sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (1). Pasal yang dimaksud menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Indonesi di kancah internasional, termasuk menjalin perjanjian, hubungan diplomatik, juga menetapkan kebijakan luar negeri.
Lantas, apa cuma tugas lalu wewenang Presiden RI menurut UUD 1945 secara rinci? Berikut penjelasannya.
Tugas serta wewenang Presiden RI
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden RI berperan penting pada kelangsungan negara, dengan menjalankan dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan, yang tersebut keduanya diatur pada UUD 1945.
Presiden memiliki peran simbolis kemudian populis dengan hak urusan politik yang mana diatur oleh konstitusi.
Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden dan juga para Menteri di kabinet.
Tidak belaka itu, Presiden juga memiliki tugas pada bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan grasi, abolisi, amnesti, juga rehabilitasi terhadap individu-individu tertentu sesuai dengan prosedur yang tersebut ditetapkan oleh hukum.
Pekerjaan kemudian wewenang Presiden diatur pada Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang dimaksud menyatakan bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif negara.
Ia bertanggung jawab berhadapan dengan pemerintahan, miliki hak prerogatif untuk mengangkat lalu memberhentikan menteri, juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Tugas lalu wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan
1. Kekuasaan pemerintahan
Presiden miliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, khususnya pada Pasal 4 ayat 1.
2. Penetapan peraturan pemerintah
Presiden berwenang untuk menetapkan Peraturan pemerintahan di rangka melaksanakan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 5 ayat 2.
3. Pengangkatan serta pemberhentian Menteri
Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat mengangkat kemudian memberhentikan menteri-menteri, sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat 2.
4. Pengesahan rancangan UU
Presiden bertugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang tersebut telah lama disepakati bersatu berubah menjadi undang-undang, sesuai dengan Pasal 20 ayat
5. Pengajuan rancangan APBN
Rancangan anggaran pendapatan lalu belanja negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersatu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 23 ayat 2).
6. Pemilihan anggota BPK
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, lalu diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).
7. Usulan calon Hakim Agung
Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) terhadap DPR untuk mendapatkan persetujuan dan juga kemudian ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3).
8. Pengangkatan anggota KY
Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat dan juga diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
9. Penetapan anggota MK
Mahkamah Konstitusi (MK) miliki sembilan pendatang hakim konstitusi yang digunakan ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing tiga warga diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, kemudian Presiden (Pasal 24C ayat 3).
Tugas serta wewenang Presiden sebagai Kepala Negara
1. Kekuasaan Tertinggi Militer
Presiden memegang kekuasaan tertinggi menghadapi Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, berdasarkan Pasal 10.
2. Pernyataan konflik kemudian perjanjian
Presiden berwenang untuk menyatakan perang, menciptakan perdamaian, lalu mengadakan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 11 ayat 1).
3. Pernyataan keadaan bahaya
Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, sesuai dengan Pasal 12.
4. Pengangkatan Duta kemudian Konsul
Dalam pengangkatan duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 serta 2).
5. Penerimaan Duta Negara
Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 13 ayat 3).
6. Pemberian Grasi lalu Rehabilitasi
Presiden miliki kewenangan untuk memberikan grasi serta rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 14 ayat 1).
7. Pemberian Amnesti kemudian Abolisi
Pemberian amnesti lalu abolisi dikerjakan oleh Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 14 ayat 2).
8. Pemberian peringkat serta tanda jasa
Presiden berhak memberikan gelar, tanda jasa, kemudian tanda kehormatan lainnya yang tersebut diatur oleh Undang-Undang (Pasal 15).
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Presiden RI menurut UUD 1945
