JAKARTA – Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh divonis 10 tahun penjara. Majelis Hakim meyakini Gazalba Saleh terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan aksi pidana korupsi di pengurusan perkara di area MA.
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gazalba Saleh oleh sebab itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” ata Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri di dalam ruang sidang Hatta Ali pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Gazalba juga dihukum untuk membayar denda senilai Rp500 jt dengan subsider empat bulan kurungan badan.
Hakim menyatakan, Gazalba Saleh melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia juga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan TPPU juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh dipidana dengan hukuman 15 tahun penjara.
Jaksa menilai, Gazalba terbukti secara sah kemudian meyakinkan menerima gratifikasi lalu perbuatan pidana pencucian uang (TPPU).
“Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama 15 tahun,” kata Jaksa membacakan surat tuntutan pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 5 September 2024.
Selain kurungan badan, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim menjatuhi hukuman denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara.
Jaksa juga menuntut Gazalba untuk membayar uang pengganti sebagian 18.000 dolar Singapura serta Rp1.588.085.000 selambat-lambatnya satu bulan pasca putusan pengadilan memperoleh hukum tetap saja dengan subsider dua tahun.
