Jakarta – Perhimpunan Pendidikan lalu Guru (P2G) akan menagih janji Presiden juga duta presiden terpilih, Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka, untuk memberikan tambahan penghasilan sebesar Mata Uang Rupiah 2 jt bagi guru. Koordinator Nasional (Koornas), P2G Satriwan Salim, mengatakan, janji masalah penghasilan guru akan ditagih setelahnya pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang.
“Kami P2G kemudian para guru Nusantara sangat berharap tidak ada di-ghosting, bukan di-prank, tidak ada diberi harapan palsu oleh Prabowo-Gibran,” kata Satriwan ketika dihubungi, Kamis, 10 Oktober 2024.
Satriwan mengatakan, P2G akan menagih tambahan penghasilan untuk 13 bulan pendapatan di satu tahun. Menurut perhitungan P2G, anggaran yang tersebut dikeluarkan untuk seluruh guru yang digunakan berjumlah lebih besar dari 3 jt pendatang itu tak sampai Mata Uang Rupiah 100 triliun di satu tahun. Angka itu dinilai masih realistis kemudian mampu dipenuhi anggaran APBN.
Namun, Satriwan khawatir, Prabowo tidak ada mau memenuhi janji tersebut. Sebab, janji penambahan penghasilan guru yang dimaksud tak dituliskan di visi kemudian misi Prabowo-Gibran. Komitmen itu disampaikan oleh adik Prabowo sekaligus Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Hashim Djojohadikusumo pada waktu kampanye. Meski begitu, Satriwan meyakini, Prabowo-Gibran akan merealisasikan janji itu akibat Hashim merupakan kelompok inti Prabowo-Gibran.
Satriwan juga cemas sebab penambahan upah yang dimaksud tak masuk komponen di RAPBN Pendidikan RI Tahun 2025. Meski RAPBN Pendidikan naik mencapai Mata Uang Rupiah 722,6 triliun, penambahan penghasilan sebesar Rupiah 2 jt tak ada di postur.
“Terlepas dari itu, kami akan menagih kemudian menyuarakan ini. Kabarnya setelahnya pelantikan, Prabowo akan menetapkan kabinet baru. Nanti kami akan segera tagih ke Menteri Pendidikan kemudian Menteri Keuangan,” kata Satriwan.
Selain itu, P2G akan menagih janji Prabowo-Gibran yang tersebut tertuang di Asta Cita. Dari dokumen itu, Prabowo berjanji bahwa para guru Non-ASN akan mendapatkan kejelasan biaya minimum upah per bulan.
Menurut Satriwan, janji yang dimaksud sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 UU Guru dan juga Dosen. Pasal itu menjelaskan bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di dalam berhadapan dengan keperluan minimum dan juga kesejahteraan sosial.
Karena itu, janji Prabowo bentuk komitmen pemenuhan keinginan guru. “Ini bentuk komitmen oleh sebab itu guru honorer lalu non-ASN sangat jauh dari sejahtera. Ada yang mana diupah Mata Uang Rupiah 400 sebulan,” kata Satriwan.
Dua janji itu yang dimaksud akan ditagih untuk Prabowo-Gibran pasca pelantikan. Satriwan pun menyerukan organisasi profesi guru lain menyuarakan hal serupa. Menurut Satriwan, bila semua organisasi profesi guru menyuarakan hal sama, akan mendapatkan perhatian dari Prabowo-Gibran.
“Ketika hakim di dalam pengadilan mengancam tak melakukan persidangan, cuti atau mogok. Akhirnya direspons Pak Prabowo ke DPR. Apakah kami para guru harus melakukan hal serupa? Misalnya melakukan aksi belajar ke luar kelas?” kata Satriwan.
Satriwan menilai, pada waktu ini merupakan kesempatan yang tersebut tepat untuk bersatu juga menagih janji terhadap Prabowo.
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan bahwa Prabowo-Gibran akan menaikan upah guru sebesar Rupiah 2 jt per bulan setiap tahun jikalau terpilih di Pilpres 2024. Bahkan, dijanjikan juga tunjangan hari raya (THR) untuk guru, salah satunya honorer pada Indonesia
Andika Dwi berkontribusi di penulisan artikel ini.
Artikel ini disadur dari P2G Harap Janji Prabowo-Gibran Tambah Gaji Guru Rp 2 Juta Bukan Prank
