Jakarta – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, inisiatif 3 jt rumah yang tersebut digagas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dapat tingkatkan ancaman krisis pangan. Menurut dia, inisiatif ini dapat menyebabkan perebutan peruntukan lahan bagi usaha pertanian serta properti.
“Tanpa ada acara 3 jt rumah per tahun, lahan pertanian sudah ada makin terdesak sekarang,” ucapannya ketika dihubungi Tempo Kamis, 10 Oktober 2024.
Bhima menuturkan, berbagai lahan pertanian yang beralih fungsi berubah jadi bangunan-bangunan dikarenakan industri properti dianggap lebih besar menguntungkan daripada usaha pertanian. Ia menyebut, kurangnya perhatian pemerintah pada kesejahteraan petani berubah jadi salah satu faktor profesi ini sejumlah ditinggalkan. Hal ini, menurut Bhima, dapat dilihat dari berkurangnya subsidi pupuk di anggaran pemerintah untuk tahun 2025.
“Kalau begitu kan input pertanian juga akan semakin mahal. Sehingga tidak ada sejumlah petani yang digunakan tertarik untuk bertani oleh sebab itu margin keuntungannya semakin tipis,” ujarnya.
Bhima menjelaskan, selama ini, pemerintah menghentikan kekurangan pasokan beras pada negeri melalui impor dari negara lain. Namun, adanya krisis iklim global, berisiko menimbulkan negara-negara eksportir mengempiskan ekspor substansi pangan merekan untuk cadangan di negeri.
“Ini kan berbahaya,” ujarnya.
Bhima mengatakan, pemerintah harus mengkaji lebih tinggi pada mengenai posisi pembangunan jutaan rumah agar tidak ada mengganggu kegiatan pertanian. Sehingga pasokan komponen pangan tiada terganggu lalu semakin memperparah ancaman krisis pangan.
“Kalaupun terpaksa untuk menggunakan lahan pertanian, pemerintah harus mengganti lahan pertanian yang dimaksud ke tempat kejadian lain yang mana sepadan,”
Alih-alih menambah bangunan baru, menurut Bhima, pemerintah seharusnya melakukan revitalisasi bangunan apartemen serta rumah-rumah subsidi yang digunakan bukan laku dibandingkan menimbulkan bangunan baru.
“Jangan loncat-loncat ke pembangunan rumah baru. Lebih baik lakukan revitalisasi bangunan yang mana telah ada sebelumnya,” tuturnya.
Sebelumnya, lembaga riset Bright Institute merilis hasil studi yang mengungkap Indonesi miliki kemungkinan mengalami krisis pangan. Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky menyatakan, permintaan beras yang dimaksud tinggi bukan dibarengi dengan suplai yang mana memadai memproduksi biaya beras melambung.
“Saat ini, sejumlah negara yang dimaksud mengamankan persediaan substansi pangan sebagai langkah preventif mengelak krisis pangan. Mereka juga membatasi ekspor,” kata beliau di webinar bertajuk “Rawan Pangan Mengancam” pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Awalil menjelaskan, tren proteksionisme ini telah terjadi berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, negara yang mana menyadari ketidakpastian status pangan cenderung mengubah orientasinya ke ketahanan di negeri.
Adapun status ini akan berdampak pada Indonesia yang total penduduknya mencapai 285 jt jiwa serta memiliki kemungkinan makin bertambah. “Maka kerawanan pangan akan bermetamorfosis menjadi persoalan yang tersebut berjauhan lebih banyak serius,” kata Awalil.
Artikel ini disadur dari Ekonom Sebut Program 3 Juta Rumah Prabowo Meningkatkan Ancaman Krisis Pangan
