DKI Jakarta – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting pada sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet mempunyai peran strategis di pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, lalu pengembangan program-program yang dimaksud berdampak secara langsung pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat lebih tinggi negara yang dimaksud diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang dimaksud bertanggung jawab pada mengurus kementerian yang digunakan dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang lalu tugas masing-masing, dan juga melaksanakan program-program yang mana sesuai dengan visi dan juga misi pemerintah.
Selain itu, menteri miliki peran pada pengambilan tindakan kemudian pelaporan untuk presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum dan juga ketentuan pembentukan menteri di Undang-Undang ke Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri dan juga diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu pada menjalankan pemerintahan. Hal ini menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan secara langsung oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, juga fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan bangunan organisasi kementerian juga mekanisme pembentukan kemudian pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri di Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri dilaksanakan secara segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang dimaksud diatur pada berubah-ubah pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, teristimewa di Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, pada negeri, kemudian pertahanan, sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 5 ayat (2) kemudian ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi kemudian efektivitas
- Cakupan tugas serta proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, serta keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi dan juga koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, serta Pasal 14 paling sejumlah 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, juga Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
