Jakarta – Mega proyek pemindahan Ibu Pusat Kota Negara ke IKN, Kalimantan Timur, saat ini berada ke bawah kendali presiden terpilih Prabowo Subianto.
Penyerahan proyek ini menyebabkan bermacam prakiraan lalu pertanyaan, khususnya tentang komitmen pemerintah pada waktu ini di meneruskan visi konstruksi yang mana sudah ada dicanangkan.
Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah ini merupakan langkah strategis untuk melakukan konfirmasi kelangsungan proyek atau justru sebuah bentuk lepas tangan dari tanggung jawab yang tersebut diemban oleh Joko Widodo.
Jokowi Lepas Tangan?
Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa akan ada groundbreaking atau peletakan batu pertama lagi pada Nusantara di waktu dekat, bahkan diperkirakan sebelum Prabowo dilantik.
“Saat ini sedang difinalkan kesiapannya,” katanya, di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Oktober 2024.
Namun, peneliti juga sosiolog dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyatakan bahwa banyak dari groundbreaking yang digunakan sudah ada dijalankan hanyalah seremoni belaka, tanpa ada kemajuan signifikan setelahnya.
Sementara itu Presiden Jokowi, pada pernyataannya, berharap bahwa groundbreaking tiga perusahaan internasional dapat menawan lebih banyak berbagai pemodal asing. Meski demikian, hingga pada waktu ini, penanaman modal yang dimaksud masuk baru mencapai Simbol Rupiah 58,4 triliun, masih terpencil dari target awal yang ditetapkan sebesar Rupiah 100 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk menggaet investasi, realisasinya masih belum optimal.
Adi Prayitno, pengamat urusan politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengemukakan bahwa langkah Jokowi untuk mendeklarasikan kebijakan tentang pemindahan IKN terhadap Prabowo mampu jadi dikarenakan kegelisahan akan kritik yang mana kemungkinan besar muncul apabila proyek ini terus dipertahankan di masa kepemimpinannya.
Progres Pemindahan Ibu Kota
Sejak awal proyek pemindahan IKN dimulai, sudah diwujudkan delapan tahap groundbreaking. Di tahap kedelapan yang digunakan dilaksanakan pada 25 September 2024, pembangunan ekonomi swasta dari luar negeri pertama kalinya masuk ke IKN, dengan Delonix Bravo Investment sebagai penanam modal asing pertama yang tersebut berinvestasi sebesar Simbol Rupiah 500 miliar.
Sebelumnya, pengembangan proyek IKN lebih besar banyak melibatkan pembangunan ekonomi dari perusahaan di negeri seperti Agung Sedayu Group kemudian Sinarmas Group, pada mana beberapa proyek seperti Hotel Nusantara kemudian Rumah Sakit Abdi Waluyo telah mulai dibangun.
Namun, para entrepreneur menanti kepastian dari pemerintahan baru. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel serta Tempat Makan Tanah Air (PHRI), Maulana Yusran, menuturkan bahwa pelaku usaha masih cenderung mengawaitu juga mengawasi bagaimana langkah pemerintah selanjutnya pada mengembangkan IKN. Sebab, tanpa dukungan infrastruktur yang dimaksud memadai dan juga populasi yang dimaksud cukup, pembangunan ekonomi baru kemungkinan tidaklah akan terwujud.
Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University menekankan bahwa mayoritas proyek di IKN belum menanggapi keperluan mendasar pembangunan, teristimewa pada hal infrastruktur dasar yang diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan kota.
“Setelah groundbreaking, tiada ada follow-up, bukan ada aktivitas lanjut,” tuturnya.
Menurutnya, apabila proyek ini terus berjalan tanpa evaluasi lalu penyesuaian yang tepat, ada peluang besar untuk berubah jadi kegagalan yang merugikan negara.
Ke depannya, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat memberikan arahan dan juga strategi yang lebih tinggi jelas di menjalankan perkembangan IKN.
Dengan tantangan penanaman modal yang dimaksud masih mengemuka, baik dari di maupun luar negeri, kelanjutan proyek ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang dimaksud matang lalu evaluasi berkelanjutan. Rakyat butuh kepastian bahwa penyelenggaraan IKN tidaklah cuma berubah jadi proyek seremonial semata, tetapi juga memberikan khasiat nyata bagi komunitas lalu negara.
Artikel ini disadur dari Amanah IKN Pindah ke Pemerintahan Prabowo, Jokowi Sudah Lepas Tangan?
