JAKARTA – Senator Papua Barat Filep Wamafma menyokong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga swasta di mengatasi kesulitan sekolah di dalam Tanah Air. Sebab total anak tiada sekolah serta putus sekolah di dalam Indonesia masih tinggi.
“Kita tidaklah mampu menghentikan mata menghadapi fakta kondisi sekolah pada waktu ini. Pendidikan adalah keperluan fundamental manusia, serta merupakan proses berkelanjutan. Melalui pendidikan, setiap individu dapat mengembangkan diri lalu berkontribusi di hidup bermasyarakat. Namun ketika ini, masih berbagai anak Indonesia tiada sekolah, terpaksa putus sekolah, dan juga lagi akses lembaga pendidikan juga belum sepenuhnya merata,” ujarnya, Kamis (17/10/2024).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 26 Mei 2024 yang tersebut menunjukkan bilangan bulat tiada sekolah di dalam 2023, masing-masing SD/Sederajat sebesar 0,67, SMP/Sederajat 6,93, juga SMA/Sederajat 21,61. Selain itu, hasil Survei Sosial Perekonomian Nasional (Susenas) pada Maret 2023 mengungkapkan, nomor putus sekolah di dalam jenjang SD/sederajat mencapai 0,11%, sedangkan pada SMP/sederajat dan juga SMA/sederajat masing-masing sebesar 0,98% dan juga 1,03%.
Anak laki-laki memiliki bilangan bulat putus sekolah yang dimaksud lebih besar tinggi dibandingkan anak perempuan, teristimewa di tempat SMP/sederajat (1,35% untuk laki-laki lalu 0,59% untuk perempuan) dan juga SMA/sederajat (1,25% untuk laki-laki juga 0,81% untuk perempuan).
Kemudian juga terdapat kesenjangan antara sekolah dalam perkotaan dan juga perdesaan, dengan hitungan putus sekolah di tempat perdesaan lebih banyak tinggi, yaitu 0,19% untuk SD/sederajat, 1,25% untuk SMP/sederajat, lalu 0,94% untuk SM/sederajat, dibandingkan dengan 0,05%, 0,78%, lalu 1,17% dalam perkotaan.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih tinggi untuk mengidentifikasi lalu mengatasi faktor-faktor yang digunakan menghambat anak-anak pada melanjutkan pendidikan, agar setiap warga negara dapat memanfaatkan hak menghadapi lembaga pendidikan secara optimal sebagaimana amanat konstitusi,” ujar Filep.
Senator Filep mengungkapkan kondisi institusi belajar memiliki keterkaitan kuat dengan latar belakang kegiatan ekonomi masyarakat.
“Menurut data BPS per Maret 2024, ada sekitar 9,03% penduduk hidup di tempat bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin sebesar 25,22 jt orang, Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,09% serta persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 11,79%,” katanya.
