JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang mana diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri serta delegasi menteri yang digunakan dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang digunakan dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai urusan politik besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, juga Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih lanjut terlihat sebagai pura-pura zaken, di tempat mana unsur politikus masih dominan, lalu bahkan mengesampingkan profesional yang bukan berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep di tempat mana menteri-menteri yang digunakan diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang digunakan tiada terikat dengan kepentingan partai, juga hanya saja fokus pada keahlian dan juga pengalaman di area sektor yang mana dia tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional lalu teknokrat yang digunakan berkompeten, terlepas dari afiliasi kebijakan pemerintah mereka. Idea ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk melakukan konfirmasi bahwa pemerintahan berjalan tambahan efektif, transparan, juga berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas urusan politik Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, serta kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang digunakan menggambarkan negosiasi urusan politik yang transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika meninjau daftar calon delegasi menteri yang dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih lanjut diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
