JAKARTA – Rencana Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Pemastian Sosial (BPJS) Kesejahteraan telah dilakukan dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Aspek Kesehatan di tempat Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang mana menimbulkan BPJS Aspek Kesehatan dapat berjalan dengan baik dalam Indonesia dibandingkan dengan sistem kebugaran pada Amerika Serikat (AS).
“Di di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, dengan segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya segera ke rumah sakit. Di di lokasi ini masih ditahan di area puskesmas , baru kalau (sakit) yang digunakan berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang digunakan dirilis pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah dilakukan menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk publik Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menegaskan distribusi Kartu Indonesia Baik mampu lebih lanjut merata sehingga seluruh warga dapat mendapatkan akses di dalam bidang kebugaran dan juga menjamin rakyat yang mana telah memiliki Kartu Indonesia Optimal mendapatkan pelayanan kondisi tubuh yang dimaksud sesuai standar kemudian berkualitas,” ujar Jokowi, dikutipkan dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengundang pemerintah tempat bersinergi serta berperan berpartisipasi pada upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keinginan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan kemudian pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan tegas dan juga sanksi untuk rumah sakit yang dimaksud memungut biaya bagi publik pemegang KIS pada waktu ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang memungut bayar ini akan saya cek bisa saja saya copot kepala rumah sakitnya, bisa jadi dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang digunakan bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS dalam Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan untuk jajarannya agar tiada mempersulit rakyat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang dimaksud paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya belaka minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi wabah Covid-19 pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk rakyat kurang mampu. Apalagi, pandemi penyebaran virus Corona telah dilakukan merusak tatanan kemampuan fisik tak belaka Indonesia, tetapi juga dunia. pemerintahan kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kebugaran masih terjangkau masyarakat.
