Jakarta – Sejak awal tahun hingga ketika ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah mencabut izin dari 15 bidang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan juga BPR Syariah (BPRS).
Kepala Eksekutif Pengawas Sektor Keuangan OJK, Dian Ediana Rae, mengemukakan pencabutan izin yang dimaksud merupakan salah satu tindakan pengawasan untuk melindungi kemudian meningkatkan kekuatan sektor perbankan nasional.
Dian memaparkan pencabutan izin juga untuk melindungi konsumen. Total perizinan yang dimaksud dicabut terdiri dari 13 BPR serta 2 BPRS. “Hal yang disebutkan diwujudkan akibat pemegang saham dan juga pengurus BPR tidak ada mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS, yang dimaksud sebagian besar berlangsung lantaran adanya penyimpangan pada operasional Bank,” ucapannya lewat pernyataan resmi, Hari Jumat 11 September 2024.
Saat ini, menurut Dian, OJK terus melakukan tindakan pengawasan. Terutama melakukan konfirmasi rencana aktivitas penyehatan direalisasikan oleh beberapa BPR atau BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.
Jika sampai dengan batas waktu yang digunakan ditentukan situasi Bank Perekonomian Rakyat terus memburuk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR atau BPRS sebagai bank di resolusi. Otoritas akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangangi BPR atau BPRS yang dimaksud dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha.
Menyitir laman OJK, BPR serta BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang digunakan memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya untuk segmen mikro kemudian kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran posisi BPR juga BPRS yang mana sebagian besar berada dalam wilayah Wilayah atau Kecamatan.
Pemberian layanannya juga mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, rute pelayanan yang digunakan cepat kemudian sederhana, dan juga karakter produk-produk dan juga layanan yang digunakan disesuaikan dengan keperluan komunitas di area atau wilayahnya.
Artikel ini disadur dari OJK Cabut 15 Izin Bank Perekonomian Rakyat yang Lakukan Penyimpangan Operasional
