Jakarta — Guru Besar Area Keilmuan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti mengatakan, kampus pada waktu ini disibukkan dengan kurikulum Rencana Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan itu menghasilkan semua acara studi memangkas 20 satuan kredit semester atau SKS (jam kuliah) untuk MBKM.
“Padahal, jam kuliah itu sanggup dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut baik perihal demokrasi. Hal itu juga penting untuk pemahaman prinsip negara demokrasi,” kata Susi pada Indonesia Integrity Wadah 2024 yang diadakan Transparency International Tanah Air pada Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.
Dia menjelaskan, siswa merupakan kaum intelektual yang digunakan bisa jadi diandalkan pada meningkatkan kualitas demokrasi. Mahasiswa mendapatkan lembaga pendidikan di dalam bangku kuliah dengan tujuan memunculkan pemikiran kemudian sikap kritis terhadap suatu masalah.
Menurut Susi, pembangunan demokrasi memerlukan warga yang kompeten dan juga terdidik. Kaum intelektual merupakan kalangan yang bisa jadi diandalkan. Kaum intelektual itu ada biasanya berada di dalam kampus-kampus. Dalam membentuk kaum intelektual itu, bisa saja juga melalui sekolah aktivis. Kaum intelektual sanggup turun ke warga untuk memberikan pengajaran. Namun, lembaga pendidikan kaum intelektual itu dihambat dengan adanya kegiatan MBKM.
Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, komunitas Nusantara terlalu menerima lalu tidak ada kritis terhadap kebijakan pemerintah. Padahal, Burhanuddin mengatakan, banyak peyanan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah yang digunakan kurang tepat.
Pandangan itu meninjau hasil survei World Happiness Report 2024 yang digunakan menempatkan Indonesia sebagai urutan kedua negara paling Bahagia di dalam dunia. “Masyarakat terlalu menerima. Terlalu pasrah, gagal mengaitkan apa yang digunakan merekan alami dengan pelayanan publik,” ujar Burhanuddin.
Dia menilai, pandangan itu tak bisa jadi dilepaskan dari tingkat lembaga pendidikan masyarakat. Angka terbaru menunjukkan sebanyak 57 persen warga cuma lulus sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), bahkan bukan bersekolah. Dengan tingkat institusi belajar itu, menurut Burhanuddin, pandangan demokrasi warga berbeda dengan pengertian demokrasi penduduk sipil.
Masyarakat meninjau demokrasi dari sudut pandang ekonomi. Sepanjang menciptakan sektor ekonomi baik, maka demokrasi dianggap baik. Ukuran sektor ekonomi itu pun semata-mata sebatas ada atau tidaknya inflasi. “Buat masyararakat kita kalau naiknya harga rendah, merekan beranggapan bahagia,” ujar Burhanuddin.
Dalam kesempatan yang dimaksud sama, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan juga Keamanan, Mahfud Md mengatakan, survei kepuasaan rakyat menghadapi demokrasi tak mampu dijadikan ukuran untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Menurut Mahfud, rakyat tiada memahami substansi demokrasi. Mereka belaka mengerti demokrasi prosedural. Hal ini oleh sebab itu pengaruh dari tingkat pendidikannya.
“Kalau mau memperbaiki demokrasi, tidaklah mampu berpedoman pada survei. Jika melalui survei, kalau ada pemimpin baru, pasti masyarakat akan suka lagi. Rakyat tak mengerti substansi demokrasi,” kata Mahfud. Survei tak sanggup berubah menjadi rujukan akibat selama ini rakyat memandang demokrasi baik-baik saja. Padahal, rakyat tidaklah tahu bahwa keadaan itu sebetulnya tiada baik dari sudut pandang demokrasi. “Karena itu rakyat harus dididik,” kata Mahfud.
Dia tambahan setuju perbaikan demokrasi dijalankan pada tingkat elite dan juga kamu terdidik. Namun, masalahnya DPR disebut sebagai pihak yang tersebut merobohkan demokrasi. Mereka juga disebut tiada akan mau memperbaiki demokrasi. “Mereka yang digunakan buat rusak,lalu mana bisa,” kata Mahfud.
APBN 2025 Menampung Proyek Unggulan Pemerintahan Baru
Artikel ini disadur dari Program Kampus Merdeka Disebut Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Demokrasi
